Birokrasi dalam persfektif Pemerintahan

Birokrasi dalam persfektif Pemerintahan

Birokrasi dalam persfektif pemerintahan merujuk kepada sebuah prosedur-prosedur administrasi, yang di dalam terkait langsung dengan aspek institusional dan asosional. Prosedur tersebut tidak terlepas dari aspek managemen (perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, koordinasi, resolusi konflik dst) Dengan demikian birokrasi dalam persefektif ini sesungguhnya mengarah kepada bagaimana mewujudkan prosedur tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip manajemen dalam rangka pencapaian tujuan. Secara spesifik jika menilik fungsi dari birokrasi sebagai suatu prosedur penyelenggaraan dan penyelesaian tugas yang telah ditentukan dan ditetapkan oleh konstitusi. Tugas-tugas konstitusi tersebut termasuk di dalamnya adalah menyelesaikan program pembangunan, pemberian pelayanan publik dan implementasi kebijakan pemerintah.
Pandangan beberapa yang terkait dengan birokrasi dalam kaitannya dengan pemerintahan seperti dikemukakan oleh Hegel, bahwa birokrasi hendaknya memberikan pelayanan untuk memenuhi kepentingan umum, yang berarti bahwa birokrasi tidak boleh memberikan pelayanan yang hanya dapat menguntungkan sekelompok orang atau kelompok. Dalam konteks ini maka Birokrasi menjadi menjembatan jembatan penghubung antara negara, yang merefleksikan kepentingan umum dengan civil society yang bersumber dari kepentingan khusus dalam masyarakat.
Sekaitan dengan hal ini, juga dapat mengadopsi pandangan Birokrasi Rasional Weber dengan ciri impersonal, hirarki, job description, kontrak, kualifikasi profesional, upah/gaji dan disiplin. Dalam konteks pemerintahan maka birokrasi rasional weber mengedepankan kedudukan badan pemerintah yang melaksanakan fungsi-fungsi manajemen pemerintahan, penetapan kebijakan publik, bersikap netral dan profesional, melaksanakan etika birokrasi dan tata pemerintahanan yang baik (Transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif).
Birokrasi merupakan faktor penentu utama keberhasilan keseluruhan agenda pemerintahan selain masyarakat dan swasta. Di negara dan pemerintahan manapun anggota birokrasi disebut sebagai abdi negara dan abdi masyarakat dengan predikatnya diharapkan dan dituntut untuk menampilkan perilakunya yang bersih sebagai penyelenggara pemerintah, pelaksana pembangunan dan pembina kemasyarakatan.